Warganets.id, Bondowoso – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi strategis lintas instansi. Pada Kamis (09/01), jajaran pimpinan KPH Bondowoso menerima kunjungan koordinasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Situbondo, Suwono.
Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan rencana kerja sama pemanfaatan lahan hutan untuk budidaya tanaman padi di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Prajekan.Jum’at (09/01/2026).
Langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) oleh Perhutani, yang mengedepankan sinergi sektor publik serta pemanfaatan aset negara secara produktif, terencana, dan akuntabel. Rencana kerja sama ini diproyeksikan mencakup lahan seluas ±1,00 hektare yang akan dikelola secara intensif untuk mendukung ketersediaan pangan di wilayah setempat.
Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, S.Hut., menegaskan bahwa rencana ini bukan sekadar upaya peningkatan produktivitas lahan, melainkan wujud nyata penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Menurutnya, pelibatan warga binaan Lapas Situbondo dalam ekosistem pertanian di kawasan hutan menciptakan nilai tambah yang signifikan pada aspek sosial.
“Melalui kolaborasi ini, Perhutani berupaya mewujudkan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Program ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengentasan kelaparan dan kemitraan untuk mencapai tujuan,” ujar Misbakhul Munir.
Ia menambahkan bahwa meskipun lahan digunakan untuk tanaman pangan, Perhutani tetap memastikan fungsi utama kawasan hutan sebagai penyangga ekosistem tetap terjaga. Seluruh tahapan rencana kerja sama ini dipastikan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor kehutanan.
Dari sisi pemasyarakatan, Kalapas Situbondo, Suwono, menyambut baik keterbukaan Perhutani dalam menyediakan ruang kolaborasi. Baginya, program budidaya padi ini merupakan sarana rehabilitasi sosial yang efektif bagi warga binaan. Dengan terjun langsung ke lapangan, warga binaan mendapatkan pelatihan keterampilan pertanian yang mumpuni.
“Program pembinaan kemandirian ini bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan produktif yang nyata. Kami berharap, saat mereka kembali ke masyarakat nanti, mereka memiliki kapasitas SDM yang lebih baik untuk mandiri secara ekonomi, sekaligus berkontribusi langsung pada agenda ketahanan pangan pemerintah,” jelas Suwono.
Pertemuan koordinasi ini akan segera ditindaklanjuti dengan pembahasan teknis yang lebih mendalam. Fokus utama dalam tahap berikutnya meliputi penetapan pola tanam yang sesuai dengan karakteristik lahan di BKPH Prajekan, penyusunan jadwal pelaksanaan, hingga mekanisme pendampingan teknis oleh para ahli kehutanan dan pertanian.
Selain itu, sistem pengawasan terpadu juga menjadi poin krusial untuk memastikan bahwa kerja sama ini berjalan secara transparan dan akuntabel. Sinergi antara Perum Perhutani KPH Bondowoso dan Lapas Kelas IIB Situbondo diharapkan dapat menjadi pilot project bagi kolaborasi serupa di wilayah lain, di mana pemanfaatan sumber daya alam mampu berjalan selaras dengan program pembinaan kemanusiaan dan kedaulatan pangan bangsa.
