Sorotan publik terhadap kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember menjadi dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat memastikan hak gizi anak-anak tetap terpenuhi secara optimal.
Menindaklanjuti perbincangan warganet yang menilai menu MBG di sejumlah sekolah tidak sesuai standar kebutuhan gizi, Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu lokasi yang disidak yakni SPPG di Jalan Sriwijaya, Kecamatan Sumbersari, Jumat (30/1/2026).
Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, didampingi Asisten II Ratno C. Sembodo serta unsur Muspika Kecamatan Sumbersari.
Tim Satgas memeriksa secara menyeluruh seluruh alur operasional dapur, mulai dari penyimpanan bahan pangan, proses pengolahan, hingga sistem pencucian dan sanitasi ompreng makanan.
Pj Sekda Jember Akhmad Helmi Luqman menjelaskan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Bupati Jember, Gus Fawait, selaku Pembina Satgas MBG.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam merespons keresahan masyarakat yang muncul akibat beredarnya unggahan video dan foto menu MBG di media sosial.
“Informasi yang beredar menyebutkan menu MBG tidak memenuhi kebutuhan gizi anak, bahkan hanya terdiri dari satu tusuk sate dan lontong. Ini menjadi koreksi dari masyarakat. Atas arahan Pak Bupati, kami diminta memastikan langsung di lapangan apakah hal tersebut benar terjadi,” jelas Helmi.
Dari hasil pemeriksaan, Satgas MBG menemukan adanya ketidaksesuaian distribusi menu di beberapa sekolah, terutama pada jenjang taman kanak-kanak. Permasalahan tersebut disebabkan lemahnya koordinasi internal antara kepala dapur, ahli gizi, dan relawan pendistribusian, sehingga porsi menu yang diterima siswa tidak sesuai dengan perencanaan.
“Menu yang seharusnya terdiri dari tiga tusuk sate, pada praktiknya hanya satu tusuk yang diterima siswa. Ini murni akibat kesalahan koordinasi internal.
Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan telah memberikan pembinaan agar ke depan standar operasional benar-benar dijalankan,” tegas Helmi.
Ia menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar pembagian makanan, melainkan upaya serius pemerintah dalam menjamin kecukupan gizi, kalori, dan nutrisi generasi penerus. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus diperketat di seluruh lini pelaksanaan.
Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Sriwijaya, Putri Maulidiyha, menjelaskan bahwa pada hari menu yang menjadi sorotan publik, komponen buah tidak disertakan karena digantikan dengan susu segar sebagai sumber gizi alternatif.
“Pada hari tersebut, buah diganti dengan susu segar. Namun sekolah yang memviralkan kejadian itu tidak menerima susu tersebut sehingga dikembalikan ke dapur dan tidak dikonsumsi oleh siswa,” jelasnya.
Putri juga menegaskan bahwa penyusunan menu MBG masih berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku saat ini.
“Anggaran ompreng kecil sebesar Rp8.000 dan ompreng besar Rp10.000. Informasi terkait anggaran Rp15.000 belum diterapkan karena juknis yang kami jalankan masih Rp10.000,” katanya.
Hal serupa disampaikan Ahli Gizi SPPG Sriwijaya, Monica Budianti, yang mengakui adanya miskomunikasi internal sehingga berdampak pada pendistribusian menu ke sekolah.
“Terjadi miskomunikasi di internal dapur. Jumlah menu yang didistribusikan tidak sesuai dengan rencana.
Bahan makanan yang seharusnya dibagikan masih berada di dapur dan direncanakan untuk penyaluran berikutnya, namun kejadian ini terlanjur menjadi perhatian publik,” ungkap Monica.
Sebagai tindak lanjut, pengelola SPPG Sriwijaya berkomitmen memperketat pengawasan internal dan quality control sesuai arahan Satgas MBG. Langkah ini dilakukan agar pelayanan MBG kepada 12 sekolah dengan total 2.746 siswa dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memenuhi standar gizi yang dibutuhkan anak-anak.
Melalui sidak ini, Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan bahwa kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan layanan publik. Program MBG diharapkan terus berkembang sebagai ikhtiar bersama dalam menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan.
