Tragedi yang menimpa seorang anak berinisial YBS berusia 10 tahun, siswa kelas IV pada salah satu sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya dikarenakan permintaan untuk membeli alat tulis tidak dipenuhi oleh orang tua karena problem kesulitan ekonomi, bukan sekadar berita duka kriminalitas atau kesehatan mental biasa.
Ini adalah sebuah anomali sosiologis yang menampar wajah narasi besar pembangunan nasional.
Kematian seorang anak di usia yang seharusnya penuh dengan imajinasi dan harapan adalah tanda bahwa ada yang “patah” dalam struktur sosial kita.
Saat pemerintah pusat gencar mempromosikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan sekolah rakyat, peristiwa di NTT ini membuktikan bahwa kesejahteraan perut tidak otomatis menyembuhkan luka struktural.
1. Kegagalan Administrasi: “Kematian Perdata” Sebelum Kematian Fisik
Salah satu poin krusial dalam kasus ini adalah hambatan administratif (KK dan KTP). Dalam teori sosiologi hukum, ini disebut sebagai Kekerasan Struktural.
Menurut Johan Galtung, kekerasan struktural terjadi ketika lembaga-lembaga sosial mencegah individu mencapai potensi maksimalnya.
Ketika akses bantuan sosial atau perlindungan anak terhambat hanya karena selembar kertas administratif, negara secara tidak langsung sedang melakukan “pembunuhan perdata” terhadap warga miskinnya. Administrasi yang kaku telah mengalahkan substansi kemanusiaan.
2. Kritik Terhadap Narasi Pembangunan (The Myth of Progress)
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sering menekankan keberhasilan pembangunan fisik dan program populis.
Namun, teori Pembangunan Manusia (Human Development) dari Amartya Sen mengingatkan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan dan kapabilitas manusia, bukan sekadar angka pertumbuhan atau distribusi makanan.
Tragedi ini meruntuhkan logika keberhasilan tersebut karena:
Program MBG mungkin mengisi lambung, tapi tidak bisa menjangkau trauma psikologis anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Sekolah Rakyat gagal menjadi tempat yang aman jika sistem pendukung di tingkat desa tidak peka terhadap sinyal depresi anak.
3. Matinya Gotong Royong: Dari Komunal ke Individualistik
Ke mana budaya gotong royong yang selalu diagungkan? Sosiolog Emile Durkheim menjelaskan konsep Anomie, sebuah kondisi di mana norma-norma sosial runtuh dan masyarakat kehilangan arah.
Di NTT, yang dikenal dengan ikatan adatnya yang kuat, terjadinya bunuh diri pada anak menunjukkan bahwa jaring pengaman sosial berbasis komunitas mulai rapuh.
Budaya “peduli tetangga” telah tergerus oleh beban ekonomi yang berat, membuat individu merasa terisolasi di tengah keramaian.
Evaluasi dan Transformasi: Lebih dari Sekadar Upacara
Untuk mengimplementasikan Pancasila secara nyata, bukan sekadar hafalan upacara, diperlukan langkah radikal:
Dekonstruksi Birokrasi: Pelayanan publik harus berbasis human-centered design. Petugas lapangan tidak boleh menolak warga miskin karena alasan administratif; justru mereka yang harus menjemput bola untuk melengkapi administrasi tersebut.
Audit Kesehatan Mental hingga Pelosok: Keberhasilan pemerintah tidak boleh hanya diukur dari berapa kilometer jalan tol atau berapa juta paket makanan, tapi dari menurunnya angka depresi dan bunuh diri di tingkat akar rumput.
Reaktivasi Modal Sosial:
Menghidupkan kembali peran tokoh adat dan agama bukan hanya untuk urusan seremonial, tapi sebagai detektor dini masalah sosial di setiap desa.
Tragedi Ngada adalah alarm keras. Jika negara hanya hadir dalam bentuk angka statistik keberhasilan program, namun gagal menyelamatkan nyawa seorang anak yang putus asa, maka kita sedang membangun sebuah menara gading di atas fondasi yang rapuh.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut aksi nyata, bukan sekadar retorika di podium Jakarta.
ditulis Sapto Raharjanto : Ketua Bidang Penerbitan Centre Of Local Economy and Politics Studies (CoLEPS) Jember
Alamat : Perumahan Griya Mangli Blok BE 16 Kaliwates Jember
Telp : 082229170915
